BANDAR LAMPUNG (BAROMETER): Pemerintah masih akan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun depan, tapi hanya akan diberikan kepada warga miskin ekstrem.
Hal itu dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Kamis (11/8/2022).
“Ketika pandemi sudah nggak ada lagi dan dampaknya sudah bisa ditangani, tentu BLT dana desa yang kebijakannya berdasarkan kondisi Covid-19 saat itu bisa berubah. Bisa jadi tidak ada BLT, bisa juga ada BLT tapi kebijakannya berbeda. Pada 2023 narasi yang akan mendasari kebijakan BLT adalah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem,” ungkap Abdul Halim.
“Nah, dana desa tetap bisa dipakai BLT, tapi prediksi saya tidak sebesar Covid-19 karena fokusnya adalah masyarakat miskin ekstrem,” ujarnya menambahkan.
Halim mengungkapkan Dana Desa Tahun 2021 mencapai Rp400,001 triliun. Kemudian pada 2022 menurun karena refocusing Rp 68 triliun. Tahun 2023 kemungkinan akan naik angkanya dari 2022.
Dia menjelaskan pada 2023 BLT Dana Desa diperuntukkan bagi warga miskin ekstrem. Nominal BLT juga diperkirakan akan tetap Rp300 ribu.
“BLT sekarang basisnya adalah pandemi. 2023 tetap BLT, tapi basisnya miskin ekstrem. Artinya tetap ada bantuan langsung tunai, besaran nggak berubah kira-kira tetap Rp300 ribu tapi yang dapat adalah miskin ekstrem, siapa? Yang penghasilannya di bawah USD 1,99 per hari basisnya KK (Kartu Keluarga), dan belum menerima program dari apa pun,” ungkapnya.
Dia memperkirakan jumlah penerima BLT Tahun 2023 akan turun karena penerimanya hanya warga miskin ekstrem. Miskin ekstrem adalah penduduk desa yang memiliki penghasilan di bawah 80% garis kemiskinan kabupaten/kota setempat sebagaimana dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kalau ngomong kemiskinan; ada miskin, ada juga miskin ekstrem. Miskin ekstrem ada 2 dalam konsep saya. Miskin ekstrem yang numpuk tadi yang sudah tidak usah ngomong pemberdayaan negara harus hadir, miskin ekstrem kedua negara perlu bicara pemberdayaan,” katanya.
Terkait penerimaan BLT ini akan didata ulang. Halim menegaskan tidak akan membatasi pemberian BLT.
“Pendataannya tetap diulang karena kita peruntukkan bagi yang belum menerima, yang sudah menerima, ya nggak. Berapa pun, tidak ada persentase, berapa pun di lapangannya. Jadi sebenarnya kita persentase 7.961 desa dipaksakan 40 persen tidak bisa, karena ada daerah yang tidak ada miskin ekstrem, ada miskin biasa tapi ekstrem tidak ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Halim mengungkapkan jumlah Desa Mandiri saat ini sudah lebih banyak, yakni ada 6.238 desa, dibandingkan Tahun 2015 yang hanya 174 desa. Kemudian Desa Maju juga naik signifikan menjadi 20.429 dari 3.608 pada 2015.
Desa berkembang juga naik, saat ini berjumlah 33.902 dibanding pada 2015 yang berjumlah sebanyak 22.882. Halim juga menyebut desa tertinggal saat ini sudah semakin hilang.
“Berbalik dari itu, desa tertinggal sudah semakin hilang dari 33.592 saat ini tinggal 9.584. Begitu juga dengan desa sangat tertinggal dari 13.453 saat ini 4.982 desa sangat tertinggal,” ungkap Halim.
“Ada lima provinsi yang sudah tidak memiliki desa tertinggal dan sangat tertinggal, yaitu: Provinsi Bali, DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung. Itu harus kita pacu, harapan kita di 2023 semakin banyak provinsi yang bisa menuntaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal,” pungkasnya. (AK)
Discussion about this post