JAKARTA (BAROMETER): Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memastikan pemerintah menyediakan dana Rp1,24 triliun dalam APBN 2022 untuk kebutuhan Pemilu 2024.
“Dana Pemilu pasti disediakan Pemerintah sesuai hitungan yang telah disepakati,” ujar Mahfud dalam cuitannya di akun @mohmahfudmd, seperti dikutip barometer.id, Kamis (4/8/2022).
Mahfud mengatakan tahun ini pemerintah sudah menyiapkan Rp 1,24 triliun dana Pemilu. Nantinya dana akan dicairkan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU.
“Untuk kebutuhan Tahun 2022 sudah disiapkan Rp1,24 trilliun, tapi pencairannya menunggu DIPA yang harus dibuat KPU. Untuk 2023 dan 2024 akan dimasukkan ke APBN tahun yang bersangkutan, tak bisa tahun ini. Ini kan multiyears,” ujarnya.
Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat.
Hensat awalnya berbicara perhelatan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak parpol mulai mendaftar Pemilu.
“Perhelatan proses Pemilu 2024 kan sudah dimulai kemarin, parpol-parpol sudah mulai mendaftar, ada beberapa parpol yang sudah mendaftar atau sudah ada di Senayan kemarin mendaftar, seperti PDIP, NasDem, PKS kalau nggak salah. Nanti Tanggal 8 Gerindra, PKB kemudian beberapa lagi akan menyusul,” kata Hensat, Selasa (2/8).
Hensat menilai positif dimulainya perhelatan pemilu lantaran kepastian peralihan kepemimpinan 2024 akan terwujud. Meskipun demikian, menurutnya ada poin penting lainnya, yakni dana pemilu.
“Tapi menurut saya ada satu hal yang harus juga dikawal para parpol yang mendaftar di KPU sebagai peserta Pemilu, yaitu kepastian dana penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar dia.
Hensat menilai para wakil rakyat di DPR harus bisa mengawal ketersediaan dana tersebut. Menurutnya, Pemilu tak akan terlaksana tanpa adanya dana pemilu.
“Jadi ketersediaan dana pemilu ini sebuah keniscayaan untuk mewujudkan atau terselenggaranya Pemilu 2024. Jadi ini sebetulnya yang harus dipastikan para parpol kemarin yang mendaftar,” katanya.
Menurut Hensat, tanpa ketersediaan dana pemilu maka Pemilu tidak akan terlaksana. Dia juga mengatakan Pemerintah jahat jika tidak menyediakan dana persiapan Pemilu karena saat ini sudah ada beberapa partai yang mendaftar.
“Ya tanpa ketersediaan dana tentu akan tidak terlaksana, dan jahat betul pemerintah saat ini bila ketersediaan dana untuk Pemilu 2024 itu tidak ada atau tidak disiapkan, jahat itu, karena harusnya pemerintah yang pertama diprioritaskan adalah anggaran untuk demokrasi,” ucapnya. (AK)
Discussion about this post