Pemerintah Indonesia Kutuk Pembakaran Al-Quran oleh Demonstran di Swedia

BAROMETER.ID (Lampung): Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam dan mengutuk keras aksi pembakaran salinan Al-Quran oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras. Tindakan itu dinilai telah melukai dan menodai toleransi umat beragama.

Kemlu menyebut tindakan itu telah melukai dan menodai toleransi umat beragama.

“Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm (21/1),” tulis Kemlu di akun Twitter resminya, Minggu (22/1/2023).

Pembakaran salinan Al-Qur’an itu terjadi saat demonstrasi anti-Turki dan upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO yang terjadi di Stockholm. Kemlu menyebut kebebasan ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab.

“Aksi penistaan kitab suci ini telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Kebebasan ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab,” tulis Kemlu.

Diketahui, pembakaran Al-Quran dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras yang juga berkewarganegaraan Swedia saat demonstrasi anti-Turki dan upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO yang terjadi di Stockholm.

Aksi tersebut meningkatkan ketegangan Swedia dengan Turki yang membutuhkan dukungan Ankara untuk masuk ke aliansi militer. Pemerintah Turki juga mengutuk keras kejadian ini.

“Kami mengutuk sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami…Mengizinkan tindakan anti-Islam ini, yang menargetkan umat Islam dan menghina nilai-nilai suci kami, dengan kedok kebebasan berekspresi sama sekali tidak dapat diterima,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dilansir Reuters, Minggu (22/1/2023).

Kementerian Luar Negeri Turki mendesak Swedia untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap para pelaku dan mengundang semua negara untuk mengambil langkah nyata melawan Islamofobia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom mengatakan provokasi Islamofobia sangat mengerikan.

“Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti Pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan,” kata Billstrom di Twitter. (AK)