BAROMETER.ID (Jambi): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Masyarakat Pemantau Peduli Anggaran Negara (MAPPAN) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi senilai Rp235 miliar yang terjadi di Bank 9 Jambi, Kamis (16/3/2023).
Sekjen DPP LSM MAPPAN Hadi Prabowo menegaskan aksi kesekian kalinya ini merupakan bentuk konsistensi LSM MAPPAN dalam mengawal dugaan kasus korupsi ratusan miliar di Bank 9 Jambi agar segera diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
Dalam orasinya, Hadi Prabowo meminta KPK menjelaskan perkembangan proses penyelidikan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp235 miliar.
“Hari ini kita meminta penjelasan KPK RI terkait laporan kita sebelumnya sudah sejauh mana dan bagaimana hasil penyelidikannya? Ini merupakan upaya kita agar kasus ini tidak berlarut-larut. Sebab ratusan miliar uang negara yang kini tidak diketahui kejelasannya. Tentu Dirut Bank 9 Jambi harus bertanggung jawab,” kata Hadi Prabowo.
Sebelumnya Hadi Prabowo menyampaikan pihaknya telah menerima surat balasan KPK berupa apresiasi. Oleh sebab itu, dia yakin kasus korupsi miliaran rupiah di Bank 9 Jambi segera terkuak.
Diketahui pada 2017 lalu Bank 9 Jambi di bawah kepemimpinan M. Yani sebagai Dirut dan Yunsak El Halcon sebagai Dirut Pemasaran, membeli saham fiktif Rp 235 miliar dengan skema medium term notes (MTN) dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP).
Kemudian pada 2018 PT SNP dinyatakan pailit oleh PN Jakarta Pusat dan Komisaris Utama PT SNP Leo Chandra dijatuhi vonis 4 tahun penjara serta denda Rp10 miliar pada 2022. Namun, uang negara Rp235 miliar yang diinvestasikan ke PT SNP hingga kini tidak jelas.
“Ya kita lihat saja, yang pasti semua bukti mengarah pada dugaan korupsi. Kita akan kawal terus kasus ini,” ujar Hadi Prabowo. (YUS/Tim)
Discussion about this post