BANDAR LAMPUNG (BAROMETER): Pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung bantah mengarahkan sekolah agar menggunakan biro perjalanan tertentu jika akan mengadakan study tour (perjalanan untuk belajar).
Hal itu disampaikan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Zuraida, menanggapi informasi yang menyebutkan adanya dugaan oknum di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung turut “bermain” mengarahkan para kepala sekolah agar menggunakan jasa biro perjalanan tertentu.
“Kita tidak pernah mengarahkan siapapun. Silahkan sekolah memilih dan menentukan sendiri (biro perjalanan yang diinginkan, red),” ujar Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Zuraida, kepada lampungbarometer.id (grup barometer.id) Senin (27/6/2022) sore.
Sementara itu, salah satu pelaku usaha biro perjalanan yang juga anggota ASITA (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies) DPD Lampung, Ahmad, saat dihubungi lampungbarometer.id (grup barometer.id), Selasa (28/6/2022) mengatakan memang tidak secara vulgar ada perusahaan yang mendapat katebelece dari oknum yang punya kuasa di Dinas. Namun dia mengatakan ada indikasi yang mengarah ke sana.
“Saya tidak menyebut person ya, siapa yang diistimewakan itu. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa itu tidak ada karena kenyataan di lapangan, itu memang kita temui,” ujar salah satu anggota asosiasi perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ini.
Lebih lanjut, Ahmad juga menceritakan pengalamannya saat memberikan penawaran perjalanan wisata ke berbagai SMK negeri di Lampung. Menurut Ahmad, berdasarkan pertemuannya dengan beberapa kepala SMK tersebut, dia mendapat informasi memang ada rekomendasi oleh oknum di Dinas Pendidikan terhadap biro perjalanan tertentu.
“Bagi saya sebagai orang yang sudah cukup lama berkecimpung di sini, situasi seperti ini sering kita temui dan merupakan tantangan. Meskipun berat, tentu akan kami hadapi. Walaupun harus juga diakui jika situasi ini terus berlangsung, jelas akan memberikan dampak serius. Situasi ini sebenarnya sudah menjadi bahasan yang cukup serius beberapa kawan-kawan pelaku usaha biro perjalanan yang tergabung di ASITA,” ungkap alumni FKIP Unila ini.
Namun, Ahmad juga berharap pihak yang memiliki kuasa dan wewenang bisa bersikap bijaksana sehingga tidak memberi jalan kepada satu atau dua perusahaan melakukan monopoli.
“Saya kira semua paham bahwa jika kita bicara biro jasa maka barometernya adalah pelayanan. Tapi ada beberapa pertimbangan yang juga perlu menjadi perhatian, karena kita tahu ada beberapa perusahaan yang secara permodalan dan jaringan sangat kuat, tapi di lain sisi ada juga biro jasa yang sebenarnya hanya untuk menyambung hidup keluarga. Nah di sinilah dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan para pemegang wewenang, bukan hanya dinas tapi juga kepala sekolah, MKKS dan semua pihak yang terkait,” ujar Ahmad.
Sementara itu, sebelumnya diberitakan pelaku usaha biro jasa tour dan travel di Lampung mengeluhkan dugaan adanya oknum pegawai di Bidang SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung turut “bermain” mengarahkan sekolah yang akan melakukan perjalanan untuk menggunakan biro jasa atau perusahaan tertentu.
Keluhan tersebut salah satunya disampaikan oleh Lok (35), salah seorang pelaku usaha biro perjalanan, saat mengunjungi redaksi Media lampungbarometer.id (grup barometer.id), Senin (27/6/2022).
Kepada lampungbarometer.id, dia juga mengatakan dugaan adanya pengondisian terhadap sekolah-sekolah oleh oknum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung merupakan bentuk kezoliman terhadap para pelaku usaha tour and travel di Lampung.
“Kami ini hanya mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup. Kalaupun ada sedikit keuntungan, itu rezeki kami untuk menghidupi keluarga. Kami berharap pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bisa menjadi orang tua yang baik bagi kami. Seharusnya pihak Dinas Pendidikan bisa memberi jalan dan masukan agar para pelaku biro perjalanan juga bisa hidup. Kalau semua sekolah dikondisikan untuk biro perjalanan tertentu, lalu kami mau makan apa? ucap ayah dua anak asal Way Kanan ini berapi-api.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, sudah beberapa pekan melakukan penawaran tour sekolah-sekolah di berbagai daerah di Provinsi Lampung, jawabannya hampir sama, bahwa sudah melakukan kerja sama dengan salah satu biro perjalanan.
“Kami sudah melakukan penawaran ke berbagai sekolah, tapi hampir semua sekolah yang kami datangi menyebut satu nama biro perjalanan yaitu P**A. Misalnya SMAN Way Serdang Kabupaten Mesuji, juga beberapa SMKN, termasuk di Bandar Lampung serta sekolah lain di beberapa daerah. Kalau begini, anak istri kami mau makan apa. Apalagi selama dua tahun pandemi Covid-19 tidak ada perjalanan sama sekali,” keluhnya.
Ungkapan hampir sama disampaikan Tolham (36), salah satu pelaku biro perjalanan yang juga aktif di Asosiasi ASITA Provinsi Lampung. Menurut Tolham, untuk urusan perjalanan (tour) siswa sekolah di Lampung, khususnya SMK, nyaris semua sudah “dikondisikan” oleh oknum pegawai Bidang SMK Dinas Pendidikan sehingga sangat sulit bagi pelaku biro perjalanan bisa bersaing.
“Memang saat ini kondisi biro perjalanan di Lampung khususnya, sangat memprihatinkan. Karena oknum tertentu di Dinas Pendidikan sudah mengarahkan untuk menggunakan biro perjalanan tertentu. Misalnya saja saat kami melakukan penawaran ke SMKN 1 Bandar Lampung, Kepala Sekolahnya tidak bersedia ditemui. Ternyata informasi yang kami terima, ada dugaan sudah ada arahan dari oknum Bidang SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk memakai jasa biro perjalanan tertentu,” ucap Tolham.
Selanjutnya Tolham juga memaparkan dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh MKKS SMK tampak selalu hadir salah satu Biro Perjalanan P**A.
“Ada salah satu biro jasa yang selalu hadir dalam kegiatan MKKS SMK. Ini jadi indikasi dugaan permainan pihak Dinas, kenapa biro perjalanan ini nyaris selalu ada dalam setiap kegiatan MKKS SMK, sedangkan di sana tidak ada biro perjalanan lain. Seharusnya pihak dinas atau MKKS memberikan kesempatan kepada biro perjalanan yang lain untuk melakukan presentasi dan penawaran,” ucapnya.
Selanjutnya Tolham juga mengungkapkan, pengondisian untuk menggunakan biro jasa ini oleh oknum di Dinas Pendidikan bukan hanya untuk SMK, tapi juga SMA.
“Yang cukup mengherankan, saat kami mengajukan penawaran ke SMA di Kabupaten Mesuji, di antaranya SMAN Way Serdang jawabannya juga sama. Beberapa kepala sekolah SMA negeri di sana juga mengaku sudah diarahkan untuk menggunakan biro perjalanan P**A. Kok bisa-bisanya begitu,” ujar Tolham. (Rez/Her)
Discussion about this post